Musi Rawas – Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dalam setiap proses pembangunan daerah. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Tahun Anggaran 2024, Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Mura. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Mura yang digelar pada Senin (30/6/2025) di Gedung Paripurna DPRD Mura.
Juru Bicara Komisi IV DPRD Mura, Idham Tarmizi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati Mura pada 23 Juni 2025, mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Laporan ini merupakan hasil pembahasan komisi-komisi terkait Raperda tersebut.
Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2024
Secara umum, pendapatan daerah yang telah direncanakan semula pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.145.785.202.807,00, mengalami penurunan menjadi Rp. 2.067.762.484.447,80. Adapun, belanja daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp. 2.196.408.577.247,00, juga mengalami pengurangan menjadi Rp. 2.077.344.381.281,52. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, tercatat defisit anggaran sebesar Rp. 50.623.374.440,00, yang merupakan selisih antara jumlah pendapatan dan belanja. Untuk menutupi defisit ini, Pemerintah Kabupaten Mura menggunakan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 50.623.374.440,00, yang mengakibatkan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan menjadi Rp. 0,00.
Catatan Komisi IV DPRD Mura
Dalam laporan tersebut, Komisi IV DPRD Mura memberikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai instansi terkait, sebagai berikut:
1. Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan: Komisi IV meminta kepada BAPPEDA untuk meningkatkan sinkronisasi dalam penyusunan tata rencana pembangunan, guna mewujudkan profesionalisme dalam merancang program-program pembangunan yang tepat guna bagi masyarakat Mura.
2. Pembangunan Infrastruktur: Komisi IV mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga untuk melanjutkan pembangunan dan perbaikan beberapa infrastruktur vital, antara lain penambahan jembatan Paku menuju Megang Sakti, peningkatan jembatan Muara Megang I (Suban Jaya), dan pelebaran jalan di beberapa desa, seperti Desa P1 Mardiharjo, Desa Dwijaya, serta Desa Bumi Agung.
3. Pengecekan Lapangan Pekerjaan Fisik 2024: Komisi IV meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk mengikutsertakan mereka dalam pengecekan lapangan terhadap proyek fisik yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pembangunan Jalan STD di Kelurahan Terawas.
4. Perbaikan Infrastruktur Air Bersih: Komisi IV juga meminta Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan untuk segera memperbaiki sistem Penyediaan Air Minum (PDAM) di kecamatan-kecamatan yang belum berfungsi, serta pembuatan talut di Desa Sungai Naik, di Bantaran Sungai Musi.
5. Peningkatan Mutu Pendidikan: Komisi IV menyarankan Dinas Pendidikan untuk lebih memberdayakan sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan profesionalitas dan etos kerja pegawai, demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mura.
6. Pengawasan Program Bedah Rumah: Komisi IV juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan mengutamakan kualitas di atas kuantitas.
7. Peningkatan Riset dan Inovasi: Terakhir, Komisi IV menyarankan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk meningkatkan riset dan pengembangan guna menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mura.
Harapan untuk Pembangunan yang Lebih Baik
Komisi IV DPRD Kabupaten Mura berharap, dengan adanya perhatian lebih terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mura dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah, sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mura.