Muratara – Polemik pelarangan peliputan oleh wartawan saat acara pelantikan pejabat Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) terus bergulir. Kini, jurnalis media Elpublika.com, Elda Elian Calav, menyatakan sikap tegas: akan melaporkan oknum Satpol PP dan oknum Damkar Muratara ke kepolisian, selasa (3/6/2025).
Menurut Elda, insiden yang ia alami saat hendak meliput pelantikan bukanlah yang pertama. Namun, peristiwa kali ini dianggap sudah melewati batas toleransi, terutama karena disertai dengan dugaan pelecehan profesi wartawan melalui pesan WhatsApp yang beredar luas.
“Saya akan segera menempuh jalur hukum. Tindakan menghalangi saya untuk meliput, padahal acara sudah selesai, itu jelas-jelas menghambat tugas jurnalistik. Ditambah lagi dengan pernyataan melecehkan dari oknum Damkar yang seolah merendahkan profesi wartawan. Ini tidak bisa saya diamkan lagi,” tegas Elda.
Dalam tangkapan layar pesan WhatsApp yang beredar, terlihat akun dengan nama “Ka Angkut Damkar” menuliskan kalimat bernada ancaman dan pelecehan terhadap wartawan, yang menuai kecaman dari komunitas pers.
“Sudah berkali-kali saya hadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum Satpol PP. Tadi sudah kita kasih kesempatan untuk minta maaf tapi malah semakin melebar dengan melecehkan profesi kita, selama ini saya diam, tapi kali ini saya rasa cukup. Saya akan laporkan keduanya ke Polres Muratara,” tambah Elda.
Langkah Elda dinilai sah secara hukum karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (1), yang menyatakan bahwa menghalangi kerja pers dapat dikenakan sanksi pidana.
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”
Sementara itu, terkait dugaan pelecehan profesi oleh oknum Damkar, juga akan kita laporkan,tutupnya.