Jakarta-Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Syaifulloh Cokro, bersama para ketua umum organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi PB PMII⁶ untuk menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik.
Ketum PB PMII menyampaikan pada saat konferensi pers, bahwasannya ada beberapa kawan-kawan dan kader kita yang masih menjalani proses kemarin ketika turun menyampaikan aspirasinya ditangkap sudah disampaikan untuk segera dilepaskan, kepada sahabat kader dan kawan kita yang mungkin masih menjalani proses direport kepada Ketum organisasi yang bersangkutan dan segera kita follow up kan.
Di sela penyampaian aspirasi, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kalep, mengatakan tuntutan dalam 17+8 harus bisa diimplementasikan segera oleh pemerintah. Ia juga mendesak pemerintah menegakkan supremasi sipil.
“Kami juga meminta pemerintah, baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif, menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus kembali ke barak,” ujarnya.
Syaifulloh, Ketua Umum PB PMII, menegaskan bahwa di antara 17+8 tuntutan tersebut, PB PMII menekankan perlunya langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Selain itu, PB PMII mendorong pemerintah segera membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Lebih lanjut, Syaifulloh menilai penyampaian aspirasi secara langsung merupakan langkah strategis agar suara rakyat dapat terdengar langsung oleh Presiden di Istana.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen PB PMII bersama kelompok Cipayung Plus untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, serta penegakan hak-hak demokratis mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Rincian 17+8 Tuntutan Rakyat
Menurut daftar yang dipublikasikan oleh NU Online (nu.or.id), terdapat 6 poin utama dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yakni tugas Presiden Prabowo, tugas DPR, tugas ketua umum partai politik, tugas Polri, tugas TNI, dan tugas kementerian sektor ekonomi. Sementara pada masing-masing poin itu diuraikan mencapai 17 tuntutan yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Berikut 17 tuntutan rakyat:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat Jangka Menengah
1. Bersihkan Reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Menutup pertemuan, Mendikti Saintek Brian Yuliarto secara terpisah memastikan bahwa aspirasi mahasiswa yang disampaikan di Istana pada Kamis malam akan diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, sekaligus dilanjutkan ke kementerian terkait.
“Oh iya, tentu akan disampaikan kepada Mensesneg, dan tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tetapi juga ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki, hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan,” kata Brian usai menerima aspirasi perwakilan mahasiswa. (Handi Rio Wijakson)